Saat Bonus Demokrasi Menjauh dari Visi Indonesia 2045

Bonus demografi yang digadang-gadang dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju terancam gagal panen. Apa yang dicanangkan Bappenas hanya bagus di atas kertas.

Asa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 terancam gagal total. Bonus demografi yang diandalkan pemerintah untuk mencapai impian itu nyatanya sudah melewati puncaknya pada tahun 2020.  Ini 15 tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

* Meski KPK Sudah Keluarkan Tiga Jurus Sakti, Indeks Korupsi Indonesia Masih Jeblok

* Kemenkeu Sudah Cairakan Rp54,4 T untuk Desa, Berikut Sederet Dampaknya

* Rekaman Lensa Demo ‘Pulangkan Jokowi’ di Kota Solo

Artinya, orang-orang di usia produktif akan semakin berkurang. Padahal, untuk menjadi negara kaya, rumusnya adalah lebih banyak jumlah penduduk yang bekerja ketimbang tingkat usia non produktif.

Bahkan menurut data yang disampaikan Biro Pusat Statistik (BPS) ke Komisi XI DPR, Rabu pekan lalu (28/8),  saat ini ada enam provinsi yang akan mengakhiri periode bonus demokrasi kurang dari 10 tahun ke depan.  Enam provinsi tersebut di antaranya, Sumatera Barat yang masa bonus demografinya akan berakhir 2030, lalu Jawa Tengah 2034, D.I Yogyakarta 2033, Jawa Timur 2034, Bali 2033, dan Sulawesi Barat 2033. Ada satu provinsi, malah, yang tidak mengalami bonus demografi hingga tahun 2050, yaitu NTT (Nusa Tenggara Timur).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Hasto Wardoyo menyatakan terlampauinya puncak bonus demografi karena penurunan TFR (rata-rata angka kelahiran) lebih cepat. Dugaan Sebelumnya diperkirakan  target TFR sebesar 2,1 (rata-rata kelahiran 2,1 anak per perempuan)  baru akan terjadi pada 2024. Ternyata TFR datang empat tahun lebih cepat. Akibatnya, jumlah penduduk usia kurang dari 14 tahun turun drastis, sedangkan jumlah orang lansia meningkat. Ujung-ujungnya jumlah angkatan kerja pun menjadi terbatas.
https://ouo.io/t8SliR